Sukoharjo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan tajam. Sejumlah wali murid mempertanyakan kualitas menu yang diterima siswa setelah beredar foto paket makanan yang dinilai jauh dari standar gizi seimbang.
Dalam paket yang diterima siswa, terlihat isi hanya berupa 1 buah pisang, 1 butir telur rebus, dan 2 potong nugget yang dibungkus plastik sederhana. Temuan ini memicu pertanyaan publik: apakah komposisi tersebut sebanding dengan anggaran program MBG yang digelontorkan pemerintah?
Temuan Lapangan: Porsi Minim, Kemasan Sederhana
Dari dokumentasi yang dihimpun, tidak terlihat adanya unsur karbohidrat utama seperti nasi atau sumber energi setara. Selain itu, variasi sayur juga tidak tampak dalam paket.
Beberapa orang tua menyampaikan kekhawatirannya.
“Kalau hanya seperti ini, kami ragu kebutuhan gizi anak terpenuhi. Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus diawasi,” ujar salah satu wali murid.
Keluhan serupa disebut bukan hanya terjadi sekali, melainkan berulang dalam beberapa hari pembagian.
Hitungan Anggaran: Berapa Dana MBG Setiap Bulan?
Mengacu pada skema umum program MBG nasional, biaya makan bergizi per anak berkisar Rp10.000–Rp15.000 per hari.
Jika menggunakan asumsi Rp15.000 per hari sekolah:
Rp15.000 × 20 hari = Rp300.000 per siswa per bulan
Simulasi di lapangan:
300 siswa → Rp90.000.000 per bulan
500 siswa → Rp150.000.000 per bulan
1.000 siswa → Rp300.000.000 per bulan
Dengan potensi anggaran mencapai ratusan juta rupiah tiap bulan per sekolah besar, masyarakat menilai wajar jika publik menuntut transparansi kualitas menu.
Perbandingan Sensitif: Gaji Guru vs Operasional MBG
Sorotan juga mengarah pada ironi di sektor pendidikan.
Gaji Guru:
Guru honorer: sekitar Rp1.000.000 – Rp2.000.000 per bulan
Guru ASN golongan III awal: sekitar Rp2.500.000 – Rp3.000.000 (di luar tunjangan)
Estimasi Pegawai Operasional MBG:
Tenaga dapur/distribusi umumnya mengikuti kisaran Rp2.000.000 – Rp3.000.000 per bulan (setara UMK daerah, tergantung kontrak)
Perbandingan ini memicu diskusi publik karena di satu sisi masih banyak guru honorer bergaji rendah, sementara anggaran makan per anak bisa mencapai Rp300.000 per bulan.
Titik Rawan yang Perlu Diaudit
Dari penelusuran awal, pengamat pendidikan dan masyarakat menilai ada beberapa titik rawan yang perlu diawasi ketat:
Standar menu dan kandungan gizi harian
Proses pengadaan bahan makanan
Vendor atau pihak penyedia konsumsi
Pengawasan kualitas di tingkat sekolah
Transparansi penggunaan anggaran per siswa
Tanpa pengawasan berlapis, program dengan anggaran besar berisiko mengalami penurunan kualitas di level pelaksanaan.
Desakan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, masyarakat Polokarto berharap ada penjelasan resmi dari pihak terkait, baik dari sekolah, pelaksana MBG, maupun dinas pendidikan setempat.
Program MBG pada prinsipnya merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, jika kualitas di lapangan tidak sesuai standar, evaluasi menyeluruh dinilai menjadi langkah mendesak agar tujuan program tidak melenceng.
Benua Pos membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait.
