INDRAMAYU – Bupati Indramayu, Lucky Hakim secara tegas menolak penyerahan uang koin yang dibawa oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) pada Senin (06/04/2026). Penolakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi pelanggaran hukum dan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Aksi penyerahan uang koin tersebut sebelumnya disebut sebagai simbol tanggung jawab masyarakat atas kerusakan sejumlah fasilitas umum yang terjadi pasca aksi unjuk rasa di wilayah Indramayu. Namun, Lucky menilai penerimaan uang secara langsung dari kelompok masyarakat tanpa melalui mekanisme resmi berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Menurutnya, setiap bentuk penerimaan uang oleh pejabat publik harus mengikuti prosedur yang sah dan tercatat secara administratif dalam sistem keuangan daerah. Jika tidak, hal tersebut berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan hukum.
“Penerimaan uang secara langsung dari pihak luar memiliki risiko hukum dan administrasi. Hal seperti ini bisa dikategorikan sebagai gratifikasi apabila tidak melalui mekanisme yang sah dan transparan,” tegas Lucky.
Meski menolak penyerahan uang tersebut, Lucky tetap mengapresiasi niat baik masyarakat yang ingin menunjukkan tanggung jawab atas dampak aksi demonstrasi. Ia menilai bentuk tanggung jawab yang lebih tepat adalah melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain kawasan Alun-Alun Indramayu serta Tugu 0 Kilometer Indramayu, yang dilaporkan mengalami kerusakan setelah terjadinya aksi massa beberapa waktu lalu.
“Jika memang ingin bertanggung jawab, langkah yang paling tepat adalah membantu memperbaiki fasilitas umum yang rusak, seperti alun-alun dan tugu nol kilometer, agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Lucky juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu sebenarnya telah membuka ruang dialog dengan perwakilan massa aksi untuk membahas berbagai tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut. Namun hingga kini, ajakan dialog tersebut belum mendapatkan respons lanjutan dari pihak terkait.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap membuka ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk terkait polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura yang menjadi salah satu isu utama dalam aksi tersebut.
Menurut Lucky, meskipun proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Indramayu siap berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah pusat agar aspirasi warga tetap dapat tersampaikan secara konstruktif.
Di akhir pernyataannya, Lucky mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga kondusivitas daerah. Dialog dan musyawarah harus dikedepankan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijak tanpa memperkeruh situasi,” pungkasnya.
(Eka)
