BREAKING NEWS

KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT BNPB, Sita Uang Rp3,3 Miliar hingga Emas dan Aset Kripto

JAKARTA, benuapost.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkara tersebut, penyidik turut menyita uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, logam mulia emas, serta menemukan aset dalam bentuk mata uang kripto yang masih didalami.

Kelima tersangka telah ditahan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Pada Rabu (14/10/2026), kelima orang tersebut terlihat dibawa ke rumah tahanan KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan awak media di Gedung KPK, para tersangka mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol. Mereka kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan. Para tersangka tidak memberikan keterangan kepada awak media saat proses pemindahan berlangsung.

Hingga saat itu, KPK belum memaparkan secara terperinci konstruksi perkara yang menjerat para tersangka. Namun, lembaga antirasuah tersebut mengungkapkan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana.

KPK Koreksi Nilai Barang Bukti, Total Uang Sekitar Rp3,3 Miliar

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa nilai uang tunai yang disita dalam OTT BNPB mencapai sekitar Rp3,3 miliar, bukan Rp1,4 miliar sebagaimana informasi awal yang beredar.

"Jumlahnya bukan Rp1,4 miliar, tetapi kurang lebih sekitar Rp3,3 miliar," kata Setyo Budiyanto di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Selain uang tunai, penyidik juga menyita logam mulia emas dengan jumlah mencapai ratusan gram. KPK turut menemukan aset dalam bentuk kripto yang saat ini masih dalam proses pendalaman.

Setyo mengatakan, KPK akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri lebih lanjut aset kripto tersebut.

"Ada dalam bentuk kripto, tetapi sedang kami dalami," ujarnya.

Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengungkap lebih jauh keberadaan dan keterkaitan aset yang ditemukan dengan perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani.

Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam OTT yang berlangsung pada 13 Oktober 2026, KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta.

Namun, Rustian tidak termasuk dalam lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima tersangka yang ditetapkan KPK pada 14 Oktober 2026 meliputi Bima Setiawan, yang disebut sebagai adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Empat tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang tengah dilakukan KPK untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan bencana.

BNPB Hormati Proses Hukum KPK

Menanggapi OTT tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.

Juru Bicara BNPB Berton Padjaitan mengatakan, pihaknya menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang dilakukan oleh KPK.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Berton kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Berton menegaskan, BNPB siap bersikap kooperatif dengan memberikan dukungan data maupun akses informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BNPB juga menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga berasal dari dana siap pakai untuk penanganan bencana. KPK masih melakukan pendalaman guna mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut, termasuk menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus.

Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan secara terang dugaan perbuatan para tersangka, aliran dana, serta pihak-pihak lain yang mungkin terlibat, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

//supri
Redaksi Benua Post 
Aktual, Berimbang, Terpercaya.
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar

Terkini