Prabowo Minta KDKMP Beroperasi Serentak, Zulhas Ungkap Ditelepon Presiden Dua Kali
0 menit baca
JAKARTA, BENUAPOST.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Presiden meminta koperasi yang telah berdiri dan siap menjalankan kegiatan usaha agar dapat mulai beroperasi secara serentak pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo bahkan menghubunginya melalui telepon sebanyak dua kali untuk memastikan persiapan pelaksanaan program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantornya pada Rabu (14/10/2026). Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan bahwa dirinya bersama Direktur Utama Agrinas, Joao, menerima arahan langsung dari Presiden untuk mengoordinasikan pelaksanaan operasional KDKMP.
Zulhas menegaskan, arahan Presiden menjadi dasar bagi jajaran terkait untuk mempercepat kesiapan koperasi yang telah dibangun agar segera dapat menjalankan fungsinya di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan program KDKMP tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.
Target 35.000 Koperasi Beroperasi Tahun Ini
Pemerintah menetapkan target sebanyak 35.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi sepanjang 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat melalui kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam keterangan tersebut, sekitar 29.000 unit KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik. Namun, jumlah koperasi yang benar-benar siap menjalankan kegiatan operasional masih lebih sedikit.
Hingga Kamis (15/10/2026), sekitar 8.000 unit KDKMP disebut telah siap beroperasi. Angka ini menunjukkan masih terdapat pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan agar lebih banyak koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usahanya.
Dengan demikian, terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah koperasi yang telah dibangun secara fisik dan jumlah yang sudah siap beroperasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan kesiapan kelembagaan, pengelolaan, serta kegiatan usaha koperasi berjalan sesuai rencana.
Percepatan Operasional Jadi Tantangan
Percepatan operasional KDKMP menjadi tahap penting dalam pelaksanaan program tersebut. Pembangunan gedung atau fasilitas fisik perlu diikuti kesiapan pengelola, sistem administrasi, ketersediaan barang atau layanan, serta mekanisme usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Karena itu, koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait diperlukan agar koperasi yang sudah dibangun dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian jumlah pembangunan, tetapi juga memastikan setiap koperasi memiliki kemampuan menjalankan kegiatan ekonomi secara nyata. Keberhasilan program ini pada akhirnya akan terlihat dari manfaat yang dirasakan warga, kemudahan memperoleh kebutuhan pokok, serta terbukanya peluang ekonomi di desa dan kelurahan.
Arahan langsung Presiden Prabowo kepada Menko Pangan dan jajaran terkait menunjukkan bahwa percepatan KDKMP menjadi perhatian pemerintah. Meski demikian, pencapaian target 35.000 unit yang beroperasi pada 2026 masih membutuhkan kerja lanjutan, mengingat jumlah koperasi yang siap beroperasi baru sekitar 8.000 unit berdasarkan data yang disampaikan.
Benua Post — Aktual, Berimbang, Terpercaya.
