BREAKING NEWS

Kemendikdasmen Perketat Tata Tertib TKA SD dan SMP, Berkaca dari 377 Dugaan Pelanggaran di Tingkat SMA


 Jakarta, benuapost.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) didorong untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dijadwalkan berlangsung pada awal 2027.

Penguatan aturan tersebut menjadi perhatian setelah pelaksanaan TKA jenjang SMA/MA dan SMK/MAK tahun 2026 diwarnai sejumlah persoalan, mulai dari gangguan teknis pada sistem peladen (server) hingga dugaan pelanggaran tata tertib yang dilaporkan masyarakat melalui media sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendikdasmen, tercatat sebanyak 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA jenjang SMA/SMK dalam dua gelombang utama. Dari jumlah tersebut, 308 dugaan pelanggaran tercatat pada gelombang pertama, sedangkan 69 lainnya ditemukan pada gelombang kedua.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa sejumlah temuan tersebut masih harus melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab.

Dari keseluruhan temuan, sebanyak 14 kasus masuk kategori pelanggaran berat dan tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.

Salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas proktor maupun pengawas yang melakukan siaran langsung (live streaming) atau mengunggah dokumentasi kondisi ruang ujian ke media sosial.

Meskipun sebagian unggahan tidak memperlihatkan substansi soal ujian, tindakan tersebut tetap dinilai melanggar prosedur operasional standar (SOP) pelaksanaan TKA.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tes, mulai dari peserta didik, proktor, teknisi hingga pengawas, wajib memahami dan menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan Penguatan Pengawasan

Sebagai langkah tindak lanjut, BKPDM Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026 tentang Kepatuhan terhadap Tata Tertib dalam Pelaksanaan Asesmen Skala Nasional.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada jajaran dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama, serta dinas pendidikan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, satuan pendidikan dan seluruh unsur penyelenggara diminta menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, serta kelancaran pelaksanaan TKA.

Kemendikdasmen juga memperkuat koordinasi pengawasan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman Republik Indonesia.

Sementara itu, penanganan dugaan pelanggaran masih dilakukan melalui proses verifikasi dan pendalaman. Pemerintah menegaskan bahwa pemberian sanksi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan unggahan atau informasi yang beredar di media sosial, melainkan harus didukung pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menjadi Perhatian untuk TKA SD dan SMP

Pengalaman pelaksanaan TKA jenjang SMA tahun 2026 menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah sebelum menyelenggarakan tes serupa pada jenjang SD dan SMP.

Penguatan tata tertib perlu dilakukan sejak tahap persiapan, termasuk memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas server, jaringan internet, kompetensi petugas, serta pemahaman peserta didik terhadap aturan ujian.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan perangkat elektronik, dokumentasi ruang ujian, serta potensi penyebaran materi tes melalui media sosial juga perlu diperhatikan.

Langkah tersebut penting agar pelaksanaan TKA pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama dapat berlangsung secara tertib, aman, transparan, dan menjunjung tinggi kejujuran.

TKA sendiri merupakan instrumen evaluasi untuk memperoleh gambaran capaian akademik peserta didik. Karena itu, integritas pelaksanaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil asesmen pendidikan nasional.

Pemerintah diharapkan tidak hanya memperketat aturan, tetapi juga memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki kesiapan teknis dan sumber daya manusia yang memadai sebelum pelaksanaan TKA SD dan SMP dimulai.

Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan TKA SMA tahun 2026 dapat menjadi pembelajaran agar tidak terulang pada jenjang pendidikan berikutnya.

BENUAPOST.ID | Aktual, Berimbang, Terpercaya
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar

Terkini