Kepatuhan Pajak Kendaraan di Sangihe Tertinggi se-Sulut, Bapenda Catat 19 Ribu Kendaraan Menunggak
0 menit baca
Sulawesi, benuapost.id | Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan capaian tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, persentase kepatuhan wajib pajak kendaraan saat ini telah mencapai 40 persen. Meski demikian, masih terdapat sekitar 19 ribu kendaraan yang tercatat menunggak pajak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bapenda dengan meningkatkan upaya penertiban dan edukasi kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni berkolaborasi dengan kepolisian dalam pelaksanaan Operasi Zebra Klabat 2026 yang berlangsung sejak 16 hingga 29 November 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yufiter A. Budikase, S.Pd., M.Pd., saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026) menjelaskan bahwa keterlibatan pihaknya dalam operasi tersebut berlangsung selama empat hari, terhitung sejak 16 hingga 19 November 2026. Setelah periode tersebut, pelaksanaan Operasi Zebra dilanjutkan oleh jajaran kepolisian hingga batas waktu operasi berakhir.
Menurut Yufiter, keikutsertaan Bapenda dalam kegiatan tersebut secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemeriksaan serta penindakan terhadap kendaraan yang masih memiliki tunggakan.
“Pelaksanaan Operasi Zebra secara keseluruhan berlangsung sampai 29 November. Namun, keterlibatan Bapenda hanya selama empat hari pertama, yakni 16 sampai 19 November. Selanjutnya, kegiatan operasi diteruskan oleh pihak kepolisian. Dalam empat hari tersebut, kami memberikan perhatian khusus terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yufiter menjelaskan bahwa meskipun Sangihe mencatat persentase kepatuhan pajak kendaraan tertinggi di Sulawesi Utara, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Sebab, masih terdapat sekitar 60 persen kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dengan jumlah tunggakan diperkirakan mencapai 19 ribu kendaraan.
“Kalau dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Utara, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Sangihe saat ini berada pada posisi tertinggi, yakni 40 persen. Namun, kita juga harus melihat bahwa masih ada sekitar 60 persen kendaraan yang belum patuh. Jumlah kendaraan yang tercatat menunggak saat ini kurang lebih 19 ribu unit,” jelasnya.
Selama empat hari pelaksanaan penertiban bersama, Bapenda mencatat hasil penindakan yang cukup konsisten. Pada hari pertama ditemukan 30 kendaraan, kemudian 30 kendaraan pada hari kedua dan meningkat menjadi 32 kendaraan pada hari ketiga. Sementara pada hari keempat, jumlah kendaraan yang ditindak tercatat lebih dari 30 unit.
Jufiter menilai, kegiatan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban sebagai pemilik kendaraan bermotor. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengingatkan masyarakat agar semakin memahami pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kewajiban tersebut bukan hanya sebatas memenuhi aturan, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Penerimaan pajak yang terkumpul pada akhirnya akan dikembalikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan tunggakan pajak, Bapenda juga memberikan perhatian terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dari luar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jufiter mengimbau para pemilik kendaraan yang berdomisili maupun menggunakan kendaraannya secara menetap di Sangihe agar segera mengurus mutasi kendaraan dan mengganti pelat nomor menjadi kode wilayah DL.
Ia menerangkan, penggunaan pelat nomor kendaraan berkaitan dengan wilayah administrasi tempat kendaraan tersebut terdaftar. Dengan demikian, apabila kendaraan masih terdaftar di luar daerah, penerimaan pajak kendaraan bermotor akan tercatat sebagai pendapatan wilayah asal registrasi, bukan secara otomatis menjadi pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Sebagai gambaran, kendaraan yang masih menggunakan pelat nomor DB dan terdaftar di wilayah Manado maupun daerah sekitarnya akan memberikan kontribusi penerimaan pajak kepada wilayah administrasi tempat kendaraan tersebut terdaftar, meskipun kendaraan itu sehari-hari digunakan di Sangihe.
“Harapan kami, masyarakat yang kendaraannya berasal dari luar daerah dan sudah digunakan di Sangihe dapat segera melakukan mutasi menjadi pelat nomor DL. Jangan sampai kendaraan memanfaatkan fasilitas jalan dan kebutuhan lainnya di daerah ini, tetapi kontribusi pajaknya justru tercatat sebagai pendapatan daerah lain. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan tempat kendaraan mereka terdaftar dan menyesuaikannya dengan domisili penggunaan kendaraan,” ungkapnya.
Yufiter menambahkan, kesadaran masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyak kendaraan yang terdaftar sesuai wilayah penggunaannya, semakin besar pula potensi penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan.
Di sisi lain, pelaksanaan penertiban selama empat hari tersebut berlangsung dalam situasi yang kondusif. Aktivitas pemeriksaan berjalan tertib dan lancar, sementara masyarakat yang terjaring dalam operasi dinilai cukup kooperatif serta bersedia menerima penjelasan dan arahan dari petugas di lapangan.
Jufiter berharap, melalui sinergi antara Bapenda, kepolisian, dan kesadaran masyarakat, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terus meningkat. Dengan demikian, potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting adalah tumbuhnya kesadaran dari masyarakat sendiri. Kami berharap ke depan semakin banyak pemilik kendaraan yang taat membayar pajak dan melakukan registrasi sesuai wilayah tempat kendaraan digunakan. Dengan begitu, kontribusi masyarakat dapat kembali mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe,” kuncinya.
