BREAKING NEWS

RUU ADMINDUK BAKAL LARANG FOTOKOPI KTP, NIK DIARAHKAN JADI IDENTITAS TUNGGAL NASIONAL


JAKARTA – BENUAPOST.ID
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Salah satu poin penting dalam revisi regulasi tersebut adalah menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) untuk seluruh pelayanan publik.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan revisi undang-undang tersebut akan membawa sejumlah pembaruan dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Salah satunya adalah larangan bagi penyelenggara pelayanan publik meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan kepada masyarakat. Sebagai gantinya, proses verifikasi identitas diarahkan menggunakan perangkat pembaca digital yang terhubung dengan sistem data kependudukan.

Hal tersebut disampaikan Aria Bima dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Aria, penerapan nomor identitas tunggal sebagaimana diamanatkan dalam regulasi administrasi kependudukan yang berlaku selama ini belum berjalan optimal.

Masyarakat masih dihadapkan pada penggunaan berbagai nomor identitas berbeda, mulai dari NIK, nomor paspor, kartu keluarga, SIM hingga BPKB. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi data serta ketidaksinkronan informasi antarinstansi.

"Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, Single Identity Number, untuk seluruh pelayanan publik," ujar Aria.

Ia mencontohkan penggunaan NIK 16 digit yang telah menggantikan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, serta penggunaan NIK sebagai nomor identitas pada SIM.

Dorong Pelayanan Publik Lebih Mudah dan Terintegrasi

Dalam pembahasan RUU tersebut, DPR juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip stelsel aktif. Artinya, pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang mengurus dokumen kependudukan, tetapi wajib proaktif memberikan pelayanan, termasuk melalui program jemput bola.

Aria menegaskan bahwa keberhasilan administrasi kependudukan tidak cukup hanya diukur dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, jumlah penduduk wajib KTP elektronik mencapai 211.826.747 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206.467.957 jiwa atau sekitar 97,47 persen telah melakukan perekaman.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan teknis yang perlu diselesaikan, seperti gangguan jaringan server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), kerusakan mesin pencetak, hingga keterlambatan distribusi blangko.

Karena itu, pelayanan digital harus tetap berjalan berdampingan dengan pelayanan tatap muka, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Digitalisasi, menurut Aria, tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh hak pelayanan publik.

Larangan Fotokopi KTP Harus Diikuti Kesiapan Teknologi

Rencana pelarangan permintaan fotokopi dan tangkapan layar dokumen kependudukan menjadi salah satu perubahan yang berpotensi langsung dirasakan masyarakat.

Selama ini, fotokopi KTP elektronik masih kerap diminta dalam berbagai keperluan administrasi, termasuk ketika masyarakat mengakses layanan perbankan maupun pelayanan lainnya.

Namun, penerapan larangan tersebut harus disertai kesiapan infrastruktur teknologi. Seluruh penyelenggara pelayanan, termasuk pihak swasta dan pelaku usaha kecil, perlu memiliki perangkat pembaca digital untuk melakukan verifikasi identitas.

Selain itu, integrasi data melalui SIAK harus dilengkapi pengaturan hak akses, kewajiban memberikan data balikan, standar teknis, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan perbedaan informasi antarinstansi.

Perlindungan Data Pribadi Jadi Perhatian

Selain mendorong integrasi identitas, RUU Adminduk juga memuat penguatan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi kependudukan.

Penggunaan NIK sebagai identitas tunggal dinilai dapat mempermudah pelayanan, tetapi juga harus diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap akses dan pemanfaatan data masyarakat.

RUU tersebut turut mengatur penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Kartu Identitas Anak (KIA), nomor identitas nonkependudukan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, serta mekanisme pengaduan masyarakat.

Pengawasan internal dan eksternal juga menjadi bagian dari pembaruan regulasi, termasuk pengaturan sanksi administratif bagi penyelenggara maupun pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data kependudukan.

Dengan demikian, pembaruan UU Adminduk tidak hanya diarahkan pada penyederhanaan administrasi, tetapi juga memastikan keamanan dan akurasi data penduduk.

Pembahasan Ditargetkan Segera Rampung

Aria Bima menargetkan pembahasan RUU Adminduk dapat diselesaikan sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu rampung.

Panja akan menyusun agenda dan jadwal pembahasan untuk membahas berbagai substansi perubahan bersama pemerintah dan DPD RI.

Apabila nantinya disepakati dan disahkan menjadi undang-undang, regulasi baru tersebut diharapkan mampu membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi, efisien, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Meski demikian, seluruh ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan RUU. Dengan demikian, rencana larangan meminta fotokopi KTP dan penerapan NIK sebagai identitas tunggal belum dapat dianggap sebagai aturan yang sudah berlaku.

BENUAPOST.ID – Aktual, Berimbang, Terpercaya.
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar

Terkini