Sukoharjo, benuapost.id | Keberadaan sebuah warung makan yang menyajikan menu nonhalal di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, memunculkan polemik di tengah masyarakat setempat. Sejumlah spanduk berbahan MMT terlihat terpasang di sekitar lokasi, berisi penolakan terhadap operasional warung tersebut.
Ketua RW setempat, Bandowi, menjelaskan bahwa lokasi usaha tersebut sebelumnya merupakan kolam pemancingan yang telah beroperasi selama kurang lebih lima tahun. Selama periode tersebut, aktivitas pemancingan tidak menimbulkan keberatan dari warga sekitar.
“Perubahan fungsi lokasi menjadi warung makan nonhalal mulai terjadi pada 24 Maret lalu. Sejak saat itu, muncul reaksi dari warga,” ujar Bandowi saat dikonfirmasi.
Menanggapi perubahan tersebut, warga RW 10 menggelar musyawarah untuk menyikapi kondisi yang berkembang. Hasil pertemuan tersebut berupa petisi penolakan yang kemudian disampaikan kepada pihak pemilik usaha, serta ditembuskan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diketahui telah merespons aspirasi warga dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi usaha, khususnya terkait aspek perizinan. Dari hasil pemeriksaan, warung tersebut dinyatakan telah memiliki izin usaha yang sah.
Meski demikian, sebagian warga menilai bahwa aspek perizinan belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat setempat. Hingga kini, polemik terkait keberadaan warung tersebut masih menjadi perhatian di lingkungan sekitar.
//ss
