Bougainville Targetkan Pemerintahan Mandiri 2027, Kemerdekaan Penuh Diproyeksikan pada 2030
BENUAPOST.ID – Pemerintah Otonom Bougainville menetapkan arah politik yang lebih jelas menuju pemisahan dari Papua Nugini (PNG). Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menegaskan bahwa wilayah tersebut akan mulai bertransisi menuju pemerintahan mandiri (self-government) pada 2027, dengan target meraih kemerdekaan penuh pada 2030.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan atas komitmen Pemerintah Otonom Bougainville dalam melanjutkan proses politik yang telah berlangsung sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian Bougainville dan referendum kemerdekaan beberapa tahun lalu.
Mengutip laporan Islands Business, Presiden Toroama menegaskan bahwa keputusan tersebut memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat. Menurutnya, langkah menuju kemerdekaan bukan didorong oleh kepentingan sesaat, melainkan berlandaskan Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan resmi yang telah disepakati bersama.
"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," ujar Presiden Ishmael Toroama.
Toroama menambahkan, tahapan menuju pemerintahan mandiri pada 2027 merupakan bagian dari strategi untuk memastikan proses transisi berlangsung secara tertib, damai, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Bougainville.
Pemerintah Bougainville juga menilai bahwa penetapan tenggat waktu tersebut penting untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, sekaligus memberikan kepastian bagi proses negosiasi dengan Pemerintah Papua Nugini yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Bougainville sendiri menggelar referendum pada 2019, di mana mayoritas pemilih menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan dari Papua Nugini. Namun, hasil referendum tersebut masih memerlukan penyelesaian melalui mekanisme politik dan konstitusional antara kedua pihak sebelum dapat diimplementasikan secara penuh.
Hingga kini, proses dialog antara Pemerintah Otonom Bougainville dan Pemerintah Papua Nugini masih terus berlangsung guna mencapai kesepakatan final terkait status politik wilayah tersebut. Pemerintah Bougainville berharap target pemerintahan mandiri pada 2027 dan kemerdekaan penuh pada 2030 dapat terealisasi melalui proses yang damai, konstitusional, dan mendapat pengakuan internasional.
Redaksi BenuaPost.id
