Benuapost.id, ACEH SINGKIL – Arus dukungan terhadap wacana penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) khusus wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam terus mengalir deras. Dalam diskusi publik bertajuk "Wacana Penataan Dapil DPRA Aceh Singkil-Subulussalam" yang diinisiasi oleh Forum Independen Peduli (FIP), sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, hingga perwakilan organisasi keagamaan secara bergantian menyampaikan pandangan positif dan strategi taktis.
Acara yang berlangsung di Warung Maktuan Kopi, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah pada Jumat (22/5/2026) mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai ini, sukses menyatukan persepsi berbagai elemen. Panitia pelaksana sendiri mengonfirmasi bahwa forum ini dihadiri oleh kombinasi lintas sektor yang solid, mulai dari tokoh masyarakat, ulama, pemuda, hingga insan pers.
Dukungan emosional dan penuh penegasan disampaikan oleh Yakarim Munir. Ia menyatakan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya diskusi ini dan menegaskan bahwa pemisahan dapil ini adalah agenda yang wajib diperjuangkan bersama tanpa ditumpangi kepentingan politik praktis.
"Ini wajib jadi. Saya berharap jangan ada pemikiran atau kepentingan apa pun di luar kepentingan daerah yang kita cintai ini. Fokus kita adalah kemajuan Aceh Singkil dan Subulussalam," tegas Yakarim Munir.
Senada dengan Yakarim, Aslym Combih mengajak seluruh elemen untuk membangun rasa optimisme yang tinggi. Menurutnya, peluang ini terbuka lebar karena didukung oleh payung hukum yang jelas.
"Mari kita kembangkan rasa optimisme. Apalagi secara regulasi hal ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan. Gerakan ini murni, tidak ada kepentingan lain selain masa depan daerah," ujar Aslym.
Mengingat pentingnya gerakan ini, Hitler Tumangger menyarankan agar gaung penataan dapil ini tidak berhenti di satu tempat saja. Ia berharap FIP atau panitia pelaksana dapat menggelar diskusi serupa di tingkat kecamatan.
"Perlu ada diskusi atau sosialisasi lanjutan per daerah pemilihan (dapil) di tingkat kabupaten Aceh Singkil. Idealnya, kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRK dari perwakilan dapil masing-masing agar pemahaman ini sampai dan mengakar kuat di masyarakat bawah," harap Hitler.
Sementara itu, Jimi Sahputra memberikan komparasi atau contoh konkret dari wilayah lain di Provinsi Aceh. Menurutnya, pemisahan dapil dengan jumlah kursi minimal bukanlah hal baru dalam sistem pemilu di Aceh.
"Ada contoh nyata di daerah lain dalam Provinsi Aceh yang memiliki kuota minimal tiga kursi untuk DPRA. Secara regulasi dan proporsi, kita juga sangat layak mendapatkan perlakuan demikian demi memastikan keterwakilan daerah yang lebih adil di tingkat provinsi," papar Jimi.
Suntikan motivasi juga datang dari perwakilan unsur Nahdlatul Ulama (NU), Haerun Mahulai. Ia memandang gerakan ini sebagai sebuah lompatan besar yang akan dicatat oleh generasi mendatang.
"Bila penataan dapil ini berhasil diwujudkan, ini akan menjadi catatan sejarah yang manis di kemudian hari bagi masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam," ungkap Haerun memotivasi peserta.
Menutup rentetan pandangan tokoh, Zulkarnain Bancin yang merupakan tokoh muda sekaligus Kepala Desa Lae Butar, membakar semangat forum dengan mengingatkan kembali memori perjuangan pemekaran daerah di masa lalu.
"Kita harus mewarisi semangat para pejuang pendahulu kita yang sukses memekarkan daerah ini menjadi kabupaten (Aceh Singkil), yang kemudian disusul dengan lahirnya kota madya (Subulussalam). Tugas besar yang sedang kita lakukan saat ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Terlebih lagi, kita diperkuat oleh regulasi yang sangat memungkinkan untuk itu," pungkas Zulkarnain optimis.
Dengan kesamaan visi dari para tokoh tersebut, forum diskusi publik ini resmi ditutup dengan komitmen bersama untuk segera merumuskan berkas rekomendasi guna diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pemerintah Daerah. (Maksum)
