Benuapost.id, Cirebon (20/Mei/2026) - Aktivis mendesak KPK menyelidiki penyaluran hibah ke APH di Kabupaten Cirebon yang dinilai melemahkan pengawasan hukum terhadap kepala daerah dan jajarannya.
Aktivis Kuwu menyoroti penyaluran hibah ke kantor APH di Kabupaten Cirebon pada 2025-2026. Menurut Aktivis Kuwu Banu, kondisi ini membuat kepala daerah dan SKPD merasa kebal hukum karena adanya implikasi yang dititipkan di lembaga penegak hukum.Namun bila menyoroti pemberitaan inijabar.com_ tanggal 19 Mei 2026 berjudul , “Warning KPK Soal Hibah ke APH: Bikin Kepala Daerah ‘Kebal’ Hukum?”.menurut kami, judul tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Cirebon.jelas Aktivis Kuwu Banu, disampaikan pula pihaknya sedang mendalami berita tersebut. Ia menyebut hal ini menarik,karena pada 2005 hingga 2006 ada penyaluran hibah ke kantor APH di Kabupaten Cirebon.
Banu menjelaskan, dalam pemberitaan KPK melarang keras pemberian hibah ke ,"APH" karena berpotensi membuat kepala daerah dan SKPD merasa “kebal hukum”. dan ini terjadi di Kabupaten Cirebon.
“Kepala daerah dan jajarannya merasa kebal hukum karena ada hibah yang dititipkan di kantor kejaksaan, berupa gedung pada 2025 dan dilanjut 2026,” ujar Banu.
Ia menambahkan, jika informasi dari KPK melalui inijabar.com, benar, maka KPK perlu menyelidiki situasi hukum di Kabupaten Cirebon yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa yang masih dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu dengan kewenangan tinggi dan dan diduga berkoordinasi dengan APH setempat.
“kami mengajak Teman-teman wartawan di Cirebon ikut berkontribusi lakukan kontrol sosial yang lebih dalam sesuai fungsinya masing-masing biar Kabupaten Cirebon semakin baik tegas Banu.
Dalam waktu dekat, Banu juga berencana mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk meminta klarifikasi terkait pemberitaan tersebut. Langkah ini dinilai penting demi kemajuan dan nama baik Kabupaten Cirebon.
(Eka)
