Benuapost.id, CIREBON– Audiensi antara Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dengan Aktivis Anti Korupsi dan Aliansi Masyarakat Cirebon Bersatu berlangsung alot. Kegiatan ini dikoordinir oleh Zeki dari Firma Hukum Sandekala Trimurti dan Kusmin,SCM.
Usai audiensi, Zeki mengatakan pihaknya menemukan potensi korupsi secara berjamaah dalam proses sewa lahan milik Dinas Pertanian selama ini.
“Pihak dinas menarik uang sewa lahan kepada petani penggarap hanya berdasarkan Perda Retribusi dan Perda Parkir. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan sewa lahan selama ini,” ujar Zeki.
Zeki juga menyoroti SK Nomor 909.22/Kep.189-Sekre tentang Perubahan Kedua Penetapan Wajib Retribusi dan Besaran Tarif yang dikeluarkan Kadis Pertanian.
“SK tersebut tidak mengacu pada appraisal penilai atau peraturan yang lebih permanen terkait nilai barang. Artinya, keputusan diambil sepihak tanpa dasar perda dan SK bupati yang lebih mengikat,” jelasnya.
Ia memperingatkan, jika dibiarkan berlarut-larut, aset daerah terancam dikuasai oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
(Eka)
