 |
| Kunjungan Presiden Prabowo ke AS menghasilkan kesepakatan besar: pembelian 50 pesawat Boeing, impor energi USD 15 miliar per tahun, dan peluang tarif 0% untuk tekstil RI. |
Benuapost.id | Washington, D.C. — Hubungan strategis Indonesia dan Amerika Serikat kembali menghangat usai kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Washington, D.C. pada 19 Februari 2026.
Dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP), Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Prabowo dan melontarkan pernyataan yang langsung menjadi sorotan internasional.
“I don’t wanna fight him,” ujar Trump dalam forum tersebut.
Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal kuat menghangatnya hubungan bilateral kedua negara.
Teken Pakta “New Golden Age”
Tak sekadar diplomasi simbolik, kedua negara menandatangani dokumen strategis bertajuk:
Toward a New Golden Age for the U.S.–Indonesia Alliance
Agreement on Reciprocal Trade (ART)
Kesepakatan ini disebut membuka babak baru kemitraan ekonomi, perdagangan, dan energi antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Indonesia Akan Borong 50 Pesawat Boeing
Dalam sektor penerbangan, Indonesia disebut akan membeli 50 unit pesawat dari Boeing melalui maskapai nasional Garuda Indonesia.
Langkah ini diproyeksikan untuk:
Memperkuat armada penerbangan nasional
Mendorong konektivitas internasional
Mendukung pemulihan industri aviasi pascapandemi
Komitmen Impor Energi USD 15 Miliar per Tahun
Selain aviasi, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat senilai:
USD 15 miliar per tahun
Setara sekitar Rp253 triliun
Kerja sama energi ini berpotensi mencakup LNG, minyak mentah, dan komoditas energi strategis lainnya.
Peluang Tarif 0% untuk Tekstil RI
Sebagai bagian dari skema timbal balik, produk tekstil dan apparel Indonesia disebut berpeluang masuk pasar Amerika Serikat dengan tarif 0 persen.
Jika terealisasi, kebijakan ini berpotensi:
Meningkatkan daya saing ekspor tekstil RI
Membuka pasar yang lebih luas di AS
Mendorong pertumbuhan industri padat karya
Catatan Pengamat
Sejumlah pengamat menilai kesepakatan ini strategis bagi posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, pemerintah juga diingatkan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan memastikan manfaat ekonomi maksimal bagi industri dalam negeri.
