 |
| Foto di hasilkan AI |
Jakarta BENUA post — China tengah menghadapi krisis demografi yang kian mengkhawatirkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan jumlah penduduk Negeri Tirai Bambu akan berkurang sekitar 3,2 juta jiwa pada 2026, sebuah penurunan tahunan yang skalanya setara dengan populasi satu negara bagian di Amerika Serikat.
Penyusutan ini tidak sekadar mencerminkan penurunan angka penduduk, melainkan menunjukkan persoalan struktural yang lebih dalam. China kini bergulat dengan krisis kelahiran dan ketimpangan gender yang semakin nyata, ditandai rendahnya angka pernikahan, melemahnya aktivitas reproduksi, serta dampak jangka panjang dari ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan.
Menurut proyeksi PBB, penurunan populasi China diperkirakan mencapai titik paling tajam pada awal dekade 2060-an. Pada 2062, jumlah penduduk China diprediksi menyusut hampir 14 juta orang dalam satu tahun, atau rata-rata lebih dari satu juta jiwa per bulan. Data tersebut dikutip dari laporan Newsweek, Kamis (1/1/2026).
Padahal, selama beberapa dekade, pertumbuhan penduduk menjadi salah satu pilar utama kekuatan ekonomi China. Hingga awal 2000-an, negara ini masih mencatat pertambahan jutaan penduduk setiap tahun yang menopang industrialisasi dan ekspansi ekonomi secara agresif.
Namun, kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1979 meninggalkan konsekuensi jangka panjang. Meski pemerintah telah melonggarkan aturan kelahiran—mulai dari kebijakan dua anak pada 2015, tiga anak pada 2021, hingga penghapusan pembatasan kelahiran—angka fertilitas tetap belum menunjukkan pemulihan signifikan.
Penurunan kelahiran tersebut terjadi seiring melonjaknya biaya hidup, mahalnya perumahan dan pendidikan, serta struktur angkatan kerja yang semakin menua. Kombinasi faktor ini membuat minat masyarakat untuk memiliki anak terus melemah.
PBB memperkirakan tren penurunan populasi China akan berlanjut dan semakin tajam. Pada 2030, jumlah penduduk diproyeksikan berkurang hampir 18 juta jiwa dibandingkan 2025. Bahkan pada akhir abad ini, total penyusutan populasi China diperkirakan menembus lebih dari 780 juta orang.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap perekonomian nasional. Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia akan memperkecil basis tenaga kerja produktif, membebani sistem pensiun dan layanan kesehatan, serta berisiko melemahkan daya saing dan inovasi jangka panjang.
Upaya Pemerintah Dorong Kelahiran
Pemerintah China telah meluncurkan berbagai langkah untuk mendorong kembali angka kelahiran. Sejumlah daerah menawarkan subsidi penitipan anak, bantuan tunai bagi keluarga, hingga insentif fiskal. Pemerintah pusat juga tengah mengarah pada penerapan program subsidi penitipan anak berskala nasional.
Langkah lain yang menuai perhatian adalah pencabutan pembebasan pajak atas alat kontrasepsi, yang dinilai sebagai bagian dari kebijakan pro-kelahiran Beijing.
Meski demikian, para peneliti menilai kebijakan tersebut masih bersifat terfragmentasi dan belum mampu menciptakan lonjakan kelahiran yang berkelanjutan.
Proyeksi demografi memang bukan kepastian mutlak. Namun, arah perubahan populasi China kini semakin jelas. Negara dengan penduduk terbesar di dunia selama puluhan tahun itu telah memasuki fase penurunan, dengan laju yang diperkirakan terus meningkat di masa mendatang.
