MOJOKERTO | BENUAPOST.ID – Peristiwa keracunan massal mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya tujuh lembaga pendidikan dilaporkan terdampak usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menu soto ayam, pada Selasa (Januari 2026).
Insiden tersebut menyebabkan ratusan korban dari berbagai kalangan, mulai dari siswa, santri, tenaga pendidik, hingga wali murid. Para korban mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare, sehingga harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan setempat.
Berdasarkan laporan resmi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kejadian ini telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, mengingat luasnya dampak serta jumlah korban yang cukup besar. Aparat terkait pun bergerak melakukan pendataan serta penanganan darurat guna mencegah bertambahnya korban.
Peristiwa ini menuai sorotan keras dari Pengacara Internasional sekaligus Tokoh Pemuda Indonesia Raya, Erles Rareral, S.H., M.H. Ia menilai kasus tersebut bukan persoalan sepele dan menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.
“Ini bukan hanya kelalaian biasa. Program pemerintah yang menyentuh langsung anak-anak harus memiliki standar keamanan pangan yang ketat. Aparat Penegak Hukum (APH) wajib turun tangan dan mengusut tuntas siapa pihak yang bertanggung jawab,” tegas Erles Rareral kepada BENUAPOST.ID
Ia juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi dan proses pengolahan makanan MBG, mulai dari penyedia bahan baku, dapur produksi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
Sementara itu, pihak pemerintah daerah menyatakan tengah melakukan investigasi bersama dinas kesehatan dan instansi terkait, termasuk pengambilan sampel makanan untuk uji laboratorium. Program MBG di wilayah terdampak pun sementara dihentikan hingga hasil penyelidikan resmi diumumkan.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program sosial, khususnya di sektor pendidikan dan gizi, dilakukan secara profesional, transparan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
(Red)
