Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa pengolahan.
“Indonesia tidak boleh lagi hanya menjual bahan mentah tanpa nilai tambah,” tegas Bahlil dalam pernyataannya.
Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat industri pengolahan dalam negeri sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Media Malaysia Mulai Soroti
Wacana penghentian ekspor timah langsung memicu perhatian media di Malaysia. Pasalnya, industri peleburan timah Negeri Jiran selama ini disebut masih membutuhkan pasokan bahan baku dari Indonesia.
Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen timah terbesar dunia, sehingga setiap perubahan kebijakan ekspor berpotensi memengaruhi rantai pasok regional.
Selain itu, mencuat pula kembali dugaan praktik penyelundupan timah dari Indonesia ke luar negeri yang disebut mencapai tonase besar setiap bulan. Isu ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan negara.
Era Baru di Pemerintahan Prabowo?
Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara penuh pada era Presiden Prabowo Subianto, dampaknya diperkirakan tidak hanya regional, tetapi juga global.
Pengamat menilai, keberhasilan hilirisasi timah akan sangat bergantung pada kesiapan smelter domestik, konsistensi regulasi, serta pengawasan terhadap tambang ilegal.
Di sisi lain, langkah ini berpotensi:
meningkatkan nilai tambah dalam negeri
menarik investasi industri pengolahan
memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global
Namun tantangan seperti potensi penyelundupan, kesiapan industri, hingga risiko sengketa dagang internasional juga tidak bisa diabaikan.
Penentu Arah Industri
Keputusan final pemerintah akan menjadi penentu arah industri timah nasional ke depan. Jika dikelola konsisten, kebijakan ini berpotensi menjadi babak baru penguatan ekonomi berbasis hilirisasi.
Apakah Malaysia siap?
Apakah Indonesia konsisten?
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah.
