 |
| Foto screenshot //kompas.com |
Jakarta | benuapost.id – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan evaluasi terhadap jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atau ground check terhadap lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat dari total sekitar 35 juta data penerima bansos yang tercatat secara nasional.
“Yang pertama adalah melakukan ground check, mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa kami datangi ke rumah masing-masing satu per satu,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya.
Menurutnya, proses verifikasi dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi rumah penerima bansos, berdialog dengan keluarga yang bersangkutan, serta mengukur ulang kondisi sosial dan ekonomi mereka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data ini menjadi penting karena selama ini masih ditemukan adanya ketidaksesuaian data penerima, termasuk keluarga yang secara ekonomi sudah tidak layak menerima bansos namun masih tercatat dalam sistem.
“Verifikasi ini bertujuan agar bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Kami ingin memastikan keadilan dan ketepatan sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses pendataan dan evaluasi akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh data penerima bansos selesai diverifikasi. Kemensos juga menggandeng pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan agar hasil pendataan lebih akurat.
Selain itu, Kemensos mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terdapat penerima bansos yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.
“Transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam proses ini, agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Gus Ipul.
Dengan langkah evaluasi ini, pemerintah berharap program bantuan sosial ke depan dapat lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
//ss
