Istilah "wartawan plat merah" terdengar sederhana, tapi nadanya seperti sendok yang diketukkan pelan ke gelas—tidak keras, tapi cukup membuat orang menoleh. Plat merah selama ini identik dengan kendaraan dinas. Mobil yang kalau lewat, orang langsung tahu: ini bukan mobil sembarangan. Nah, ketika label itu ditempelkan pada wartawan, maknanya bergeser. Bukan lagi soal warna pelat, tapi soal warna keberpihakan.
Konon, wartawan plat merah adalah mereka yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Terlalu sering mengutip pejabat tanpa bertanya kritis. Terlalu rajin meliput seremoni potong pita, tapi jarang membongkar isi kotaknya. Kalau pejabat tersenyum, judulnya ikut tersenyum. Kalau pejabat diam, beritanya ikut hening.
Wartawan memang butuh akses. Pemerintah adalah sumber berita yang seperti galon isi ulang—nyaris tak pernah kosong. Ada kebijakan baru, program bantuan, anggaran fantastis, rapat koordinasi, kunjungan kerja, sampai konferensi pers yang jadwalnya lebih rutin dari olahraga awal tahun.
Menjaga hubungan baik dengan pejabat sering kali adalah soal profesionalitas. Tanpa akses, berita bisa basi sebelum tayang. Tanpa relasi, konfirmasi bisa berubah jadi asumsi. Masalahnya muncul ketika hubungan itu tak lagi profesional, melainkan personal. Dari kritis menjadi kompromistis. Dari bertanya menjadi sekadar mengamini.
Belum lagi urusan dapur redaksi. Sebagian media hidup dari iklan dan kerja sama publikasi pemerintah. Di sinilah godaan hadir tanpa undangan. Kritik bisa terasa mahal. Pujian lebih aman. Berita yang “ramah” lebih mudah lolos rapat redaksi daripada laporan investigatif yang berpotensi bikin telepon kantor berdering panjang.
Coba bayangkan wartawan di lapangan. Di satu sisi ada idealisme—api yang dulu menyala saat pertama kali belajar tentang fungsi kontrol pers. Di sisi lain ada realitas industri: target klik, tekanan atasan, dan tentu saja cicilan yang tak bisa diajak kompromi. Kritik itu penting, tapi tagihan listrik juga tidak kalah penting.
Belum lagi faktor kepemilikan media. Ketika pemilik punya afiliasi politik atau kedekatan dengan penguasa, arah pemberitaan bisa condong pelan-pelan. Wartawan sering berada di posisi serba salah: terlalu kritis bisa dianggap tak sejalan, terlalu lunak bisa dicap plat merah.
Namun, menyamaratakan semua peliput pemerintah sebagai “wartawan plat merah” juga tidak adil. Meliput kekuasaan memang menuntut kedekatan akses, tapi bukan berarti kehilangan jarak etik. Jurnalisme yang sehat justru berdiri di tengah: cukup dekat untuk mendapat informasi, cukup jauh untuk tetap kritis.
Pers tanpa kritik itu seperti kopi tanpa gula—pahitnya terasa, tapi tidak seimbang. Sebaliknya, kritik tanpa data juga cuma jadi bising. Yang dibutuhkan bukan keberanian yang meledak-ledak, tapi konsistensi yang tenang. Bertanya dengan tajam, menulis dengan jernih, dan menjaga jarak dengan nurani tetap di garis aman.
Pada akhirnya, istilah “wartawan plat merah” adalah cermin keresahan publik. Ia muncul ketika masyarakat merasa fungsi kontrol pers melemah. Dan seperti semua sindiran, ia bukan sekadar ejekan—ia pengingat.
Wartawan boleh dekat dengan sumber berita. Tapi jangan sampai terlalu dekat hingga lupa cara menjaga jarak. Karena kalau mikrofon hanya menghadap ke pejabat, lama-lama publik yang mematikan volumenya.
Plat boleh saja merah. Tapi hati nurani jangan sampai ikut dicat.
(Penulis: Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos)
